Kamis, 09 Mei 2013

Meski Telat, Industri Akuntansi Indonesia Bagus

Penulis : Ester Meryana | Senin, 31 Oktober 2011 | 13:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden CPA Australia-Indonesia Office Ferdinand Sadeli menyebutkan, profesi akuntan Indonesia berkembang cukup bagus. Sekalipun ada keterlambatan dalam mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS), yaitu sebuah sistem standar akuntansi internasional.

"Kita termasuk agak sedikit terlambat dalam arti implementasi IFRS-nya karena beberapa negara sudah implementasi," ujar Ferdinand kepada Kompas.com dalam konferensi pers pembukaan kantor Certified Practising Accountant (CPA) Australia di Jakarta, Senin (31/10/2011).

Keterlambatan itu, kata Ferdinand, disebabkan banyaknya perusahaan dan jumlah penduduk yang besar. Beda dengan Australia yang penduduknya hanya sekitar 20 juta jiwa, juga karena kondisi negaranya yang sudah berada pada level negara maju sehingga telah menerapkan IFRS sejak 2005.

Menurut Ferdinand, Indonesia secara parsial sudah mengadopsi standar IFRS mulai dari Januari 2011 ini. Jadi, kondisi ini sudah menunjukkan perkembangan industri akuntansi nasional yang sangat bagus.

Karena itu, dia menyebutkan, kehadiran badan akuntansi kelas dunia yang telah hadir di 144 negara ini dapat mengakselerasi akuntan nasional dalam menerapkan IFRS secara penuh. Dan, diharapkan itu akan terjadi pada 2012.

Dia pun menyebutkan, CPA akan berusaha menumbuhkan industri akuntansi nasional dengan cara penyelenggaraan seminar dan program yang berkaitan dengan profesi akuntan.

Jadi, lanjut Ferdinand, ukuran baiknya perkembangan industri akuntasi hanya sebatas penerapan IFRS tersebut. Menurut dia, jika Indonesia lebih dahulu dalam menerapkan, maka akan lebih banyak waktu pengalaman dalam implementasi IFRS.

Editor :
Hertanto Soebijoto


ARGUMENTASI :

Perkembangan  akuntansi Indonesia mengalami perkembangan yang cukup bagus dikarenakan pada tahun 2011 Indonesia telah mengimplementasikan IFRS secara parsial. Indonesia sebenarnya lebih memiliki banyak waktu pengalaman dalam pengimplementasian IFRS jika menerapkan lebih awal namun hal tersebut tertunda karena banyaknya perusahaan dan jumlah penduduk yang besar.

Menghadapi Gejolak Ekonomi Eropa

Jumat, 14 September 2012 | 02:04 WIB
Oleh Umar Juoro

Krisis Eropa serta stagnannya ekonomi AS dan Jepang membawa konsekuensi pada negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meski ekspor Indonesia tidak terlalu besar, sekitar 28 persen dari produk domestik bruto (PDB), melemahnya perekonomian negara maju—juga China yang jadi tujuan utama ekspor Indonesia—menurunkan harga komoditas dan ekspor Indonesia. Selain jalur perdagangan, pengaruh krisis Eropa juga ditransmisikan ke Indonesia melalui jalur keuangan, yakni dengan mengalirnya modal keluar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan keuangan di negara asal dan mencari tempat aman.

Dalam dua dekade belakangan ini sistem keuangan dunia mengalami guncangan rata-rata setiap dua setengah tahun. Kita masih ingat guncangan karena Perang Teluk (1991), krisis Asia (1997), krisis Rusia (1998), serangan 9/11 (2001), Enron dan Perang Irak (2002), kasus Lehman (2008), Yunani (2010), dan belakangan ini Eropa (2011). Akibatnya dirasakan sampai ke Indonesia karena terintegrasi dengan sistem ekonomi dan keuangan global.

Besarnya pengaruh krisis tersebut bergantung pada tingkat integrasi ke perekonomian dunia dan fundamental ekonominya. Makin tinggi integrasi, makin besar pengaruh guncangan global. Semakin kuat fundamental, semakin dapat mengatasi dampak dari krisis dan lebih sedikit modal yang lari keluar. Kebijakan stimulasi dan depresiasi mata uang dapat mengurangi dampak pengaruh krisis global.

Tingkat integrasi ekonomi Indonesia tidaklah terlalu tinggi dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Rasio aset dan liabilitas asing terhadap PDB sekitar 50 persen, sedangkan Korea dan Thailand lebih dari 100 persen.

Fundamental ekonomi Indonesia juga tergolong bagus kecuali defisit neraca berjalan yang mencapai 3,1 persen PDB. Utang pemerintah terhadap PDB rendah, 25 persen, defisit anggaran juga hanya 1,5 persen dari PDB.

Defisit neraca berjalan terutama karena besarnya impor barang modal sejalan tingginya investasi dan aliran modal keluar karena krisis Eropa. Besarnya impor minyak (sekitar 18 miliar dollar AS pada semester ini) sejalan dengan besar subsidi BBM yang membuat konsumsi BBM terus meningkat sehingga memperburuk neraca pembayaran.

Bagi penentu kebijakan, upaya mengendalikan perekonomian menghadapi volatilitas ini sangat menentukan keberlanjutan perkembangan ekonomi. Pertama-tama, bagaimana mengatasi defisit neraca berjalan ini. Upaya mendorong penanaman modal asing (PMA) mengimbangi aliran modal keluar adalah baik, tetapi punya konsekuensi meningkatnya impor. Sebab, PMA pada umumnya bertujuan untuk pasar domestik dan kandungan impor tinggi. PMA untuk infrastruktur dan produk bahan antara industri akan lebih baik dalam mendukung kekuatan ekonomi.

Ekonomi domestik

Mengurangi impor minyak sangat membantu menurunkan defisit neraca berjalan. Menaikkan harga BBM akan mengurangi impor minyak. Begitu pula upaya mendorong investasi migas akan sangat membantu dalam meningkatkan produksi migas dan mengurangi impor.

Kebijakan moneter selayaknya menjaga stabilitas rupiah dengan depresiasi yang terkendali untuk mengurangi tekanan impor dan meredam guncangan dari luar. Koordinasi fiskal dan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas harga obligasi pemerintah dan ekonomi secara keseluruhan.

Kebijakan fiskal mesti lebih stimulatif mendorong perekonomian domestik, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Defisit anggaran dapat diperbesar jadi sekitar 2 persen PDB.

Krisis Eropa tampaknya akan berjalan lama. Jika pun terjadi pemulihan ekonomi di Eropa dan AS, akan sulit untuk pulih sepenuhnya. Likuiditas uang telah demikian besar dipompakan oleh bank sentral, tetapi dunia usaha tak bersedia untuk investasi karena ketidakpastian yang masih tinggi. Defisit pemerintah dan neraca berjalan yang besar sulit diatasi karena itu pemulihan akan sangat sulit. Sementara itu, ekonomi China, India, dan negara berkembang lain belum cukup siap menghela ekonomi dunia.

Pola melemahnya perekonomian negara maju dan meningkatnya perekonomian negara berkembang tampak jelas. Namun, transisi bagi negara berkembang untuk jadi negara maju lebih sulit dengan melemahnya perekonomian negara maju. Negara berkembang harus semakin mengandalkan ekonomi domestiknya dan aktif mendukung kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan mengurangi ketidakseimbangan perdagangan, terutama antara AS dan China.

Sumber : Kompas.com

ARGUMENTASI :

Negara-negara berkembang salah satunya Indonesia seharusnya tidak menggantungkan ekspor perdagangan mereka sepenuhnya pada negara-negara yang memiliki andil yang besar terhadap perekonomian dunia dikarenakan besarnya pengaruh krisis di negara maju tersebut bergantung pada tingkat integrasi ke perekonomian dunia dan fundamental ekonominya.

Selain tidak menggantukan ekspor, negara berkembang juga seharusnya tidak terpaku pada penanaman modal asing dan mengurangi impor sehingga dapat membantu menurunkan defisit neraca berjalan. Pemerintah dapat menentukan kebijakan fiskal dan moneter, upaya mengendalikan perekonomian menghadapi volatilitas ini sangat menentukan keberlanjutan perkembangan ekonomi.

Pengaruh krisis eropa ini membuat negara berkembang sulit untuk menyetarakan negara maju. Jika krisis ini terjadi, maka Indonesia harus semakin mengandalkan ekonomi domestiknya dan aktif mendukung kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan mengurangi ketidakseimbangan perdagangan, terutama antara AS dan China.

Senin, 06 Mei 2013

Ini Prediksi Goldman Soal Harga Emas





NEW YORK, KOMPAS.com - Goldman Sachs Group Inc Siklus menyatakan harga emas kemungkinan sudah berubah arah dengan momentum pemulihan ekonomi Amerika dan menyusutnya kepemilikan emas investor. Goldman memangkas prediksi harga si logam mulia itu.

Goldman menurunkan target harga emas dalam tiga bulan menjadi 1.615 dollar AS dari yang sebelumnya 1.825 dollar AS per ounce. Sedangkan target harga untuk 6 bulan dan 12 bulan dipotong dari 1.805 dollar AS dan 1.800 dollar AS ke 1.600 dollar AS dan 1.550 dollar AS.

Goldman juga membalikkan asumsi bahwa produk exchange traded funds (ETP) bakal berkembang tahun 2013. "Perubahan siklus emas telah dimulai. Penyusutan terakhir kepemilikan emas pada ETP sangat kontras dengan asumsi kami bahwa posisi ETP akan digerakkan oleh alokasi jangka panjang ketimbang trading jangka pendek," tulis Analis Goldman Damien Courvalin dan Jeffrey Currie dalam laporannya yang terbit kemarin (25/2/2013).

Tahun ini, harga emas sudah anjlok 4,8 persen di tengah data ekonomi yang membaik, harga saham yang menanjak, dan sejumlah pemimpimpin bank sentral AS yang lebih fleksibel dalam program stimulus mereka.
Tak hanya Goldman yang mengabarkan prediksi suram emas. Pada laporan riset tanggal 21 Februari, Credit Suisse AG menyatakan bahwa pembalikan arah dari pasar bullish emas yang sudah berlangsung 12 tahun kini sudah dimulai. Kepemilikan ETP sudah mendekati penurunan bulan terbesar sejak Januari 2011.

Hari ini pukul 11.36 waktu Singapura, harga emas untuk pengiriman April diperdagangkan di sekitar 1.596,10 dollar AS per ounce di bursa Comex. Harga sudah mencetak penurunan kelima dalam sebulan, sehingga bisa disebut penurunan terburuk sejak 1997.

Kepemilikan emas dalam ETP anjlok ke titik terendah dalam lima bulan yaitu sebesar 2.536,29 metrik ton kemarin. Dengan begitu ETP sudah susut 2,9 persen  bulan ini.

Soros jual emas
Miliuner George Soros dan Louis Moore Bacon memangkas kepemilikan mereka di ETP kuartal lalu. Sedangkan John Paulson mempertahankannya, menurut laporan pemerintah bulan ini.

Kepemilikan emas global dalam ETP mencapai rekor 2.632,51 pada 20 Desember 2012. "Ekonom kami percaya bahwa risiko penurunan ekonomi atas prediksi mereka berkurang sementara ketidakpastian atas besaran QE3 masih tinggi," ujar laporan Goldman. "Kami percaya bahwa perubahan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir akan menyebabkan kepemilikan emas memudar dengan cepat." (Rika Theo/Kontan
)
 
ARGUMENTASI :
Perubahan siklus emas mengakibatkan kepemilikan emas memudar dengan cepat. Prediksi suram dari goldman dikuatkan pula oleh laporan riset Credit Suisse AG. Jika hal ini terus berlanjut maka dapat dipastikan tidak ada daya tarik masyarakat terhadap emas. Mereka akan mengalihkan investasi mereka ke jalur lain yang memilki nilai jual yang  tinggi. Perubahan siklus ini disebabkan oleh data ekonomi yang membaik dan harga saham yang meningkat.

ASEAN Perjuangkan Standar Akuntansi

Penulis : Orin Basuki | Jumat, 6 Agustus 2010 | 18:12 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com — Sebanyak 10 negara anggota ASEAN bersepakat memperkuat diri untuk memperjuangkan standar akuntansi khusus pelaporan keuangan publik atau pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan. Dengan cara ini, negara maju dan akuntan internasional yang terus-menerus memperbarui standar akuntansi dunia tidak memaksakan suatu standar akuntansi yang tidak tepat bagi pemerintahan di semua negara anggota ASEAN, yang pada umumnya memiliki karakteristik berbeda dengan negara maju.

"Ini sudah ada kesepakatan bersama agar daya tawar dan perundingan di dunia internasional diperkuat di negara-negara ASEAN sehingga dapat membawa kepentingan negara-negara ASEAN dalam pembahasan standar akuntansi internasional yang baru," ungkap Wakil Ketua Komite Standar Akuntasi Pemerintah (KSAP) AB Triharta di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010), menjelang penutupan acara Pertemuan Governmental Accounting Standard-Setter of ASEAN Member Countries.

Pelaporan keuangan pemerintah berbeda dengan swasta. Pada Desember 2009, Badan Standardisasi Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSASB) menerbitkan standar khusus pada Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang berbeda dengan standar akuntansi perusahaan swasta (IFRS). Standar khusus itu, antara lain, mengatur laporan keuangan proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), yakni mekanisme pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot Pemerintah Indonesia saat ini.

Hingga saat ini, ada 30 negara yang mengadopsi IPSAS, antara lain Perancis, Afrika Selatan, Swiss, Rusia, Israel, Slowakia, Austria, dan Brasil. Standar yang sama juga telah digunakan di semua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), OECD, Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan Interpol. Selain itu, ada 10 negara yang menggunakan IPSAS sebagai referensi, antara lain Indonesia, Australia, Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.

Triharta menyebutkan, keinginan untuk membuat forum tidak hanya datang dari 10 negara ASEAN, tetapi juga dari delegasi Korea Selatan. "Keinginan untuk memperkuat daya tawar ini sangat tinggi, bahkan ada yang ingin mempeluas jangkauannya, tidak hanya level ASEAN," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi Kerja, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Hekinus Manao menegaskan, Indonesia tidak mau diatur oleh standar akuntansi dunia yang tidak tepat untuk kepentingan dalam negeri. Sebagai ilustrasi, bagi negara maju, hal terpenting yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan adalah masuk keluarnya uang. Namun, bagi Indonesia, hal terpenting yang harus dilaporkan adalah dampak anggaran terhadap penciptaan lapangan kerja atau kondisi aset negara.

"Jadi, tidak ada dasarnya suatu lembaga akuntan internasional meminta negara seperti kita menggunakan standar yang mereka buat. Kepentingannya berlainan," tuturnya.

Editor :
Tri Wahono


ARGUMENTASI :
Standar akuntansi khusus pelaporan keuangan publik dan pemerintah terus diperjuangkan oleh 10 negara anggota ASEAN sesuai dengan kebutuhan kawasan masing-masing. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonomi di negara berkembang berbeda dengan kondisi di negara maju.

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak mau diatur oleh standar akuntansi dunia,dengan alasan standar tersebut tidak tepat untuk kepentingan dalam negeri. Perbedan ini terihat pada hal terpenting yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan di negara maju adalah masuk keluarnya uang, sedangkan di negara berkembang adalah kondisi aset negara tersebut sehingga hal tersebut dijadikan alasan yang kuat bahwa negara berkembang tidak ingin diatur oleh standar akuntansi internasional.

Seharusnya standar akuntansi dunia bisa dibuat lebih bijaksana, dimana untuk kondisi ekonomi yang tidak bisa disamaratakan dibuat aturan yang lebih spesifik, penerapan kebijakan ini akan lebih mudah untuk membandingkan laporan keuangan antar negara.

Kamis, 02 Mei 2013

PPATK Telusuri Rekening Tersangka Impor Sapi


Rabu, 13 Februari 2013 | 17:04 WIB

JAKARTA.KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang menelusuri rekening tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Penelusuran dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sejak kami menerima surat dari KPK, langsung kami bergerak," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, Rabu (13/2/2013). Surat KPK, ujar dia, diterima PPATK beberapa hari lalu. Namun, Agus menolak menyebutkan rekening siapa saja yang kini ditelusuri PPATK terkait kasus ini. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq serta orang dekatnya, Ahmad Fathanah, dan Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi serta Arya Abdi Effendi.

Keempat tersangka ditahan KPK di tempat berbeda. Juard Effendi ditahan di Rutan Salemba, Arya Abdi Effendi di Rutan Cipinang, Ahmad Fathanah di Rutan KPK, dan Luthfi di Rutan KPK Cabang Guntur. Menurut KPK, penelusuran aset merupakan prosedur tetap (protap) lembaga tersebut setelah menetapkan seseorang menjadi tersangka.

KPK juga menggeledah tempat-tempat yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap ini, seperti kantor PT Indoguna Utama, kediaman Arya, Fathanah, serta di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Sumber :
ANT

Editor :
Palupi Annisa Auliani


ARGUMENTASI :

Penelusuran rekening atas segala transaksi baik dalam maupun luar negri hendaknya dilakukan secara rutin oleh pihak yang berwenang agar meminimalisasi jumlah fraud. KPK harus menyiapkan jadwal rutin untuk memeriksa rekening-rekening yang rentan untuk ditelusuri seluk beluknya.

Selain itu, hasil dari penelusuran hendaknya dilaporkan secara transparansi tanpa ada yang ditutupi. dengan begitu, setiap pengusaha atau entitas yang akan melakukan transaksi besar akan memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap transaksi yang dilakukannya, sehingga praktik suap menyuap dapat teratasi dengan sendirinya.