Regulasi Akuntansi untuk Mengurangi Asimetri Informasi

Opini :

Setiap manajemen suatu perusahaan mempunyai insentif pribadi untuk memberikan informasi sebanyak banyaknya dan akurat pada para pemakainya terutama kepada para investor apabila mekanisme pasar dan aktivitas perusahaan berjalan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan laba yang meningkat setiap tahunnya. Monopoli pasokan informasi, sifat infonnasi sebagai barang publik, dan adanya adverse selection dan moral hazard menjadi penyebab utama kegagalan pasar, kegagalan ini membuat manajemen tidak memberikan informasi sebanyak yang diharapkan.Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan cara regulasi. Regulasi tentang ketentuan pengungkapan dapat memaksa manajemen untuk memberikan informasi sesuai kebutuhan investor dan para pemakai lainnya. Regulasi akuntansi terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan perlindungan investor, ha1 ini juga terjadi di Indonesia. Regulasi akuntansi di Indonesia berupa regulasi tentang pengungkapan dibuat oleh Bapepam dan dengan tujuan untukmemberikan perlindungan kepada para investor agar mereka dapat melakukan investasi secara aman di pasar modal.

jurnal : http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/5307397402.pdf

Indonesia Kekurangan Tenaga Akuntan Publik

29 Okt 2012 17:00 WIB Jakarta

Indonesia masih kekurangan jumlah akuntan publik. Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN, jumlahnya sangat jauh tertinggal. Padahal, berdasarkan UU Perseroan Terbatas, perusahaan yang memiliki omzet minimal Rp 50 miliar, wajib diaudit oleh akuntan publik.
Saat ini jumlah akuntan publik hanya mencapai 1.500 an orang. Padahal Singapura dan Filipina memiliki lebih dari 20.000 akuntan publik. "Sudah saatnya jumlah akuntan publik ditingkatkan," tegas Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tia Adityasih di Jakarta, kemarin.
Saat ini, Indonesia hanya mampu mencetak 60 orang akuntan publik setiap tahun. Sementara Singapura dan Filipina sudah mencapai 1.000 orang per tahun. Padahal, akuntan memiliki peran strategis baik bagi perusahan swasta maupun lembaga publik dimana laporan keuangan yang diberikan oleh para akuntan akan berkontribusi terhadap penetapan kebijakan-kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga publik maupun swasta. Sebagai contoh, salah satu peran strategis akuntan adalah untuk mengurangi ketidakcocokan perencanaan keuangan antara daerah (APBD) dan pusat (APBN), yang pada akhirnya akan membantu pemerintah untuk menjalankan programnya dengan baik. 

Untuk menambah jumlah akuntan publik, IAPI melakukan computer-based testing (CBT) exam for CPA of Indonesia. CBT Exam for CPA of Indonesia merupakan ujian profesi Akuntan Publik di Indonesia berbasis komputerisasi, diselenggarakan oleh IAPI bekerja sama dengan Prometric yang merupakan salah satu penyedia jasa ujian berbasis komputer terkemuka di dunia. “Jika dibandingkan dengan ujian sebelumnya yang dilakukan dengan paper-based test setahun tiga kali, maka CBT Exam ini akan memberikan fleksibilitas waktu dan tempat serta kesempatan ujian yang lebih banyak bagi peserta,’’ungkap Tia.
Sekretaris Umum IAPI, Tarkosunaryo mengatakan, lulus ujian CPA of Indonesia merupakan salah satu persyaratan utama dan paling kritikal bagi seseorang yang akan berpraktik sebagai Akuntan Publik di Indoneseia. "Melalui CBT Exam bersama dengan Prometric kami berharap kuantitas dan kualitas akuntan public di Indonesia meningkat" tuturnya.
Apalagi, lanjut Tarkosunaryo, akuntan berperan dalam membuka kesempatan yang luas kepada kalangan pemerintah dan swasta dalam meningkatkan citra lembaga dan mendorong terbukanya peluang-peluang investasi baru. Di sisi lain, mulai pada 2012 Indonesia akan menerapkan standar akuntansi internasional, misalnya International Financial Reporting Standards (IFRS) demi meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban. Sementara itu Prometric menyatakan komitmen dan dukungan penuh bagi pelaksanaan CBT Exam.
 "Kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan ujian CPA of Indonesia sesuai standar global" ujar Wakil Presiden & General Manager Prometric untuk Asia Pasifik & Jepang, Ramesh Nava. (ANP/MKS)

Sumber : http://sindoradio.com/news/detail/2507/indonesia-kekurangan-tenaga-akuntan-publik

Opini :
Banyaknya sarjana muda lulusan akuntansi tidak sebanding dengan banyaknya akuntan publik yang ada di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah lapangan kerja yang ada di Indonesia tidak terspesialisasi menurut bidangnya, misalnya lulusan teknik dapat bekerja di bank padahal ilmu teknik dan perbankan sangat jauh berbeda. 

Faktor lainnya adalah ketidakmampuan sarjana akuntan untuk menjadi seorang akuntan publik. Banyak sekali sarjana di Indonesia yang lulus semata hanya menyandang gelar tidak diiringi dengan skill yang harusnya dimiliki oleh seorang sarjana sesuai dengan bidangnya, sehingga akuntan publik di Indonesia sangat minim karna KAP memiliki standart yang cukup tinggi untuk mempekerjakan seorang menjadi akuntan. Untuk mengatasi masalah tersebut, IAPI melakukan computer-based testing (CBT) exam for CPA of Indonesia. CBT Exam for CPA of Indonesia merupakan ujian profesi Akuntan Publik di Indonesia berbasis komputerisasi, diselenggarakan oleh IAPI bekerja sama dengan Prometric yang merupakan salah satu penyedia jasa ujian berbasis komputer terkemuka di dunia. Pengadaan test tersebut dikarenakan lulus ujian CPA of Indonesia merupakan salah satu persyaratan utama dan paling kritikal bagi seseorang yang akan berpraktik sebagai Akuntan Publik di Indonesia 

Angkasa Pura II Terapkan GCG

Penulis : M Clara Wresti | Kamis, 13 Desember 2012 | 17:06 WIB JAKARTA, KOMPAS.com

PT Angkasa Pura II (Persero) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kerja sama dalam Penerapan dan Penguatan Tata Kelola yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada PT Angkasa Pura II (Persero). Penandatangan nota kesepahaman yang diwakili oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Tri S Sunoko dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Riyani Budiastuti, ini dilakukan di Jakarta, Kamis, (13/12/2012). 

Tri S Sunoko menjelaskan, target utama dari penerapan kerja sama ini adalah untuk lebih meningkatkan keyakinan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik dan benar untuk memacu dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misi. "GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tunbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus menjadi modal jangka panjang untuk memenangkan persaingan bisnis global," jelas Tri Sunoko. Menurut dia, GCG berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan yang melaksanakannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, lanjut Tri Sunoko, sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja BUMN. "Karena penerapan GCG yang baik dan benar dari sisi etika maupun peraturan akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif," jelasnya. 

Editor : Tjahja Gunawan Diredja 

Opini : 

PT. Angkasa Pura II menyadari bahwa tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance, GCG) telah menjadi salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan. PT. Angkasa Pura II memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Kegian dan program yang telah direncanakan dapat tercapai dengan keberadaan sistem tatakelola perusahaan yang baik. 

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama tim yang baik dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan dan top manajemen. Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial PT. Angkasa Pura II. Dengan mengenal prinsip-prinsip GCG yang berlaku secara universal Direktur Utama PT. Angkasa Pura II, Tri S Sunoko mengharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya serta menciptakan persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.